Hasyim: Ansor Harus Mampu Tolak Politik Uang

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi berharap Kongres ke-14 Gerakan Pemuda Ansor di Surabaya mampu menolak politik uang dan intervensi dari luar.

“Saya berharap Kongres Ansor mampu menolak intervensi dan `money politics`, sekalipun itu sulit, karena demokrasi di Indonesia telah berubah menjadi `industri`,” kata Hasyim melalui pesan singkat (SMS) yang diterima ANTARA di Surabaya, Kamis.

Menurut dia, kapitalisme yang mencengkeram kuat Indonesia membuat nilai luhur demokrasi menjadi layaknya sebuah industri, yakni industri penghasil hak suara yang kemudian dijual kepada konsumen.

“Tentu pembelinya adalah kelompok berduit dan kekuasaan yang tidak percaya diri bahwa dia didukung rakyat, dan uangnya pun pasti bukan uang pribadi,” katanya.

Menurut Hasyim, tanda-tanda terjadinya politik uang dan intervensi di kongres Ansor sebenarnya mudah dilihat. “Yakni siapa yang menang di kongres? Apakah yang independen ataukah yang mendadak menang, karena kekuatan tukang intervensi?,” katanya.

Kemudian, kata dia, setelah terpilih, apakah Ketua Umum Ansor terpilih mengabdi ke Ansor ataukah mengabdikan Ansor ke pihak lain dengan kompensasi keuntungan perseorangan.

“Lalu, organisasi Ansor setelah kongres dibawa kemana? Dinamis atau kelumpuhan?,” katanya.

Namun demikian, pengasuh Pondok Pesantren Al Hikam Malang dan Depok ini yakin di kalangan Ansor masih terdapat kader-kader militan yang memegang idealisme dan nilai-nilai perjuangan Ansor.

“Saya berdoa, semoga kongres Ansor `selamet` sebagai ganti ucapan selamat berkongres,” kata mantan Ketua Ansor Jawa Timur ini.

Sementara itu, Choirul Sholeh Rasyid, salah seorang kandidat ketua umum mengatakan Ansor harus dikembalikan ke khittah sebagai bagian dari alat perjuangan NU.

“Niat yang baik ini tentunya harus diwujudkan dengan cara-cara yang baik pula,” kata Choirul yang telah berkiprah di Ansor lebih dari dua dasa warsa itu. (DarutTaqrib/antara/sa)

No Response

Leave a reply "Hasyim: Ansor Harus Mampu Tolak Politik Uang"

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.