Nafsu Besar SBY dengan Gurita Utang

No comment 408 views

Pidato Presiden SBY terkait RAPBN 2011 dan Nota Keuangan di hadapan Sidang paripurna DPR dinilai ambisius. Sayang, ambisi besar dengan angka yang tertuang tidak simetris dengan desain reformasi birokrasi.

Pemerintah telah membuat ancang-ancang RAPBN 2011 dengan dasar pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3%, laju inflasi 5,3%, suku bunga SBI 6,5%, serta lifting minyak sebesar 970 ribu barel per hari. Dengan angka tersebut, pemerintah mengambil ancang-ancang pendapatan negara dan hibah direncanakan sebesar Rp1.086,4 triliun, atau naik Rp94 triliun (9,5%) dari target APBN-P 2010.

Menurut Presiden SBY saat pidato kenegaraan tentang pengantar nota keuangan RAPBN 2010 di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/8), anggaran belanja negara pada 2011 direncanakan sebesar Rp1.202 triliun, atau meningkat Rp76 triliun (6,7%) dari pagu APBN-P 2010. “Dengan demikian, RAPBN 2011 akan mengalami defisit sebesar Rp115,7 triliun, atau 1,7% dari PDB,” ujar Presiden SBY.

Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai tidak ada perubahan paradigma pengelolaan keuangan dan belanja negara. Yang ada, sambung Hendrawan, pidato RAPBN 2011 oleh presiden justru meneguhkan paradigma orde baru selama era Presiden Soeharto. “Yang saya khawatirkan, kita mengulangi ritual seperti era Pak Harto. Kita merasa aman, namun di 24 tahun ke depan kita akan terpuruk seperti era 97-98 lalu,” ingatnya ditemui seusai sidang paripurna penyamapian RAPBN 2011, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/8). RAPBN di atas Rp 1.200 triliun, menurut Hendrawan ibarat bayi yang akan lari namun kakinya diikat oleh utang. Karena menurut Hendrawan, anggaran Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pekerjaan Umum jika digabung setiap tahunnya merupakan bunga utang yang harus dibayar Indonesia. “Itu menunjukkan bahwa kapasitas perekonomian untuk maju dan mandiri sudah tersedot oleh utang. Kalau tidak ada beban utang maka kapasitas untuk mandiri bisa lebih dinamis,” ujarnya.

Terkait kenaikan gaji PNS/TNI/Polri dan pensiunan sebesar 10% menurut Hendrawan sejatinya lebih rendah dari kebutuhan setiap bulannya. Hal ini pula, dalam amatan Hendrawan menyuburkan praktik makelar di birokrasi di Indonesia. “Adanya makelar itu merupakan bukti otentik dari pegawai negeri yang gajinya kecil,” cetusnya. Dalam kesempatan yang sama politikus Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis menilai terdapat tiga catatan terhadap RAPBN 2011 yang disampaikan Presiden SBY. Menurut Harry, pemerintah dinilai sangat hari-hati terkait target pertumbuhan yang hanya 6,3%. “Ada ekstra energi yang tidak terpakai, makanya saya mendorong agar lebih tinggi penurunan defisitnya,” cetusnya. Di samping itu, Harry juga menilai, kenaikan gaji PNS/TNI/Polri serta pensiunan bukanlah formula satu-satunya untuk melakukan reformasi birokrasi. “Saya melihat pemerintah belum fokus melakukan reformasi birokrasi karena tidak ada reward dan punishment terhadap birokrasi,” ujarnya seraya mengapresaisi peningkatan memperbesar transfer dana ke daerah meski belum terlalu banyak.

Sementara Fraksi PPP mencatat terdapat lima poin yang masuk kategori minus dan empat kategori yang masuk kategori plus Yang masuk kategori minus, menurut Sekretaris Fraksi PPP Muhammad Romahurmuziy yakni tidak ada gambaran anggaran yang dialokasikan untuk penciptaan empat pilar dalam pro job, pro poor, pro growth dan pro environment. “Serta tidak ada anggaran untuk pemberantasan korupsi,” ujarnya. Poin lainnya, sambung Romi, peningkatan tax ratio yang sangat konservatif dari 11,9% menjadi 12% dalam RAPBN 2011 merupakan poin minus. Hal yang sama, sambung Romi, anggaran RAPBN bisa dinaikkan tidak hanya sekadar Rp1.200 triliun. “Lifting minyak relatif jalan ditempat dari 965.000 (APBN 2010) menjadi 970.000 (RAPBN 2011). Ini menunjukkan prognosa buruk atas iklim investasi riil migas di Indonesia sepanjang 2011,” paparnya.

Adapun poin plusnya, FPPP mencatat terdapat keberpihakan pemerintah atas peningkatan anggaran daerah seperti otonomi khusus Papua, Papua Barat dan NAD, kenaikan gaji PNS/TNI/Polri, penurunan defisit dari 2,1% menjadi 1,7%, serta apresiasi atas penurunan rasio utang pemerintah terhadap PDB dari 27,8% (APBN 2010) menjadi 26% (2011). “Secara keseluruhan, nota keuangan dalam rangka RAPBNP 2011 sementara ini sampai dengan penjelasan detail anggaran K/L, kita beri nilai 7 dalam skala 0-10, karena masih terpautnya antara realitas dan pidato presiden,” cetusnya. (DaTa/inilah.com)

No Response

Leave a reply "Nafsu Besar SBY dengan Gurita Utang"

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.