KEADILAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN

Tujuan utama seluruh agama samawi adalah menerapkan neraca keadilan di tengah masyarakat. Seluruh para nabi dan rasul, tidak diutus melainkan untuk melaksanakan dan menegakkan sistem keadilan. Dalam Al-Quran Allah berfirman: “Sungguh telah Kami utus para rasul Kami dengan membawa bukti yang jelas dan telah kami turunkan bersama mereka Al-kitab dan neraca agar manusia mendirikan keadilan”. Untuk menghindarkan terjadinya perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan, Allah SWT menyuruh manusia untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”

Keadilan Sebagai Usuluddin

Keadilan di samping berulangkali disebut dalam Al-Quran juga memiliki sejarah yang panjang di kalangan kaum muslimin. Baik dalam sejarah perkembangan ilmu Islam maupun sejarah perkembangan sosial politik Islam. Dalam madhab Ahlul bait, (al-adalah) keadilan dan (al-imamah) kepemimpinan merupakan bagian dari pokok agama (usuluddin) dan juga sebagai usul madhab. Ini berarti keadilan dan kepemimpinan dua hal yang tidak terpisahkan dan memliki peranan penting dalam membangun masyarakat. Persoalan keadilan bukan persoalan etika individual semata akan tetapi memiliki nilai sosial politik.

Plato seorang filosof Yunani berkata: “Jika keadilan menemukan jalannya ke dalam ruhani manusia, cahayanya akan menerangi segala kekuatan ruhaniahnya; karena semua sifat mulia dan moral manusia keluar dari mata air keadilan. Ia memberi manusia kemampuan untuk sebaik-baiknya melaksanakan pekerjaan pribadi yang merupakan kebahagiaan dan puncak kedekatan kepada pencipta Yang Maha Kuasa”

Abu Hanifah seorang Imam Mazhab memiliki pendirian yang sangat teguh dalam hal ini. Pada masa pemeritahan Bani Umayyah, kepada Abu Hanifah ditawarkan jabatan sebagai hakim, dia menolak tawaran tersebut. Akibatnya dia harus mendekam dalam penjara dan menerima siksaan yang bertubi-tubi. Dalam keadan tersiksa kepadanya ditawarkan kembali jabatan tersebut. Tapi dia tetap menolak. Penolakan itu dilakukan dengan alasan berkerjasama dengan pemerintahan yang zalim dan korup terhadap rakyat berarti ikut serta melakukan penganiayaan atau penindasan terhadap rakyat.

Definisi Keadilan

Para ahli theologi mendefinisikan keadilan dalam dua pengertian: Pertama; “Keadilan berarti memberikan hak yang sama kepada orang lain”. Pengertian kedua; “Keadilan adalah menaruh segala sesuatu pada tempatnya”. Definisi pertama, tidak selamanya memberi hak sama adalah adil, akan tetapi harus disesuaikan kebutuhan dan fungsinya. Sedang definisi kedua, keadilan nyaris sama dengan pengertian sikap bijak.

Imam Ali ketika ditanya; “manakah yang lebih baik, keadilan ataukah kedermawanan?” Beliau menjawab: “Keadilan adalah menaruh semua urusan pada tempatnya dan kedermawanan adalah mengeluarkan urusan tersebut dari sisinya”.

Artinya, keadilan adalah setiap orang yang punya hak harus menerima haknya sedang dermawan adalah orang yang memberikan haknya kepada orang yang semestinya tidak punya hak. Keadilan adalah sebuah sistem untuk mengatur berbagai urusan masyarakat dan pondasi terbangunnya kehidupan sosial, sedang kedermawanan adalah sikap pengecualian bagi orang yang mengutamakan orang lain atas diri sendiri.

Dalam bangunan kehidupan bermasyarakat, masing-masing individu menyatu dalam satu kesatuan, Keadilan adalah tiang bangunan dan sistem yang mengaturnya, sedang kedermawanan dan kebajikan sebagai hiasannya. Mungkinkah sebuah bangunan berdiri tanpa tiang? Apalah artinya hiasan bila pondasi bangunan itu rapuh? Apalah artinya subsidi besar dan bantuan beras bagi orang miskin bila tidak ditopang dengan sistem pemerintahan yang adil? Semua itu hanya akan memperbesar perut para pelaku kebijakan yang korup semata. Rakyat hanya menuntut sistem yang adil dan supremasi hukum berlaku bukan subsidi dan bantuan.

Keadilan Sosial

Satu-satunya wadah yang dapat menyatukan masyarakat adalah sistem yang adil. Keadilan adalah wadah yang luas, mampu memberikan kepuasan dan kebebasan bagi masyarakat. Sebaliknya, ketidakadilan adalah wadah sempit yang mencekik kemerdekaan bangsa dan masyarakatnya. Imam Ali berkata: “Sesungguhnya pada keadilan terdapat keleluasaan dan barangsiapa merasa tertekan karena keadilan, maka kezaliman jauh lebih menekan dirinya”.

Keadilan sosial dapat dijadikan dasar untuk membangun paradigma sistem pemerintahan dan hukum, karena di dalamnya mencakup semua dimensi kehidupan; politik, ekonomi, budaya, birokrasi, menejemen dan lain-lain.

Ada dua macam tekanan yang mengancam kehidupan manusia; Tekanan dari luar dan tekanan dari dalam. Tekanan dari luar bisa berupa musuh, lingkungan, dan pemerintah yang kejam. Sedang tekanan dari dalam berupa penyakit ruh seperti; dengki, emosi dan rakus. Apabila keadilan ditegakkan maka manusia akan terbebas dari semua jenis tekanan tersebut. Terbebas dari tekanan musuh karena negara tersebut memiliki kedaulatan, kemandirian dan berwibawa. Terbebas dari penyakit ruh, karena supremasi hukum berlaku sehingga menghalangi masyarakat untuk melakukan kehendak nafsunya. Nagara yang dibangun atas dasar keadilan, tidak akan mengijinkan kekuatan asing campur tangan urusan dalam negerinya.  Negara tersebut akan aman, tentram, rakyatnya hidup bahagia dan terhormat.

Oleh karena itu, pada masa kepemimpinan Imam Ali as, beliau mengkontruksi ulang jalannya sistem pemerintahan silam dengan prinsip-prinsip keadilan. Dengan wilayah dan kekuatan terbesar dunia ketika itu, Imam Ali tampil membangun sistem pemerintahan yang utuh dan manusiawi

Para pemikir politik dan cendikiawan Islam baik syi`ah maupun Sunnah sepanjang sejarah, menjadikan tema keadilan sosial sebagai tema terpenting dalam mambangun sistem pemerintahan. Sepanjang kajian mereka, nama Imam Ali merupakan nama yang disejajarkan dengan keadilan. Dari Ibnu Mukaffa` sampai Abu Yusuf, dari Ibnu Quthaibah sampai Al-Farabi, dari Imam Ghozali sampai Thusi, dari Ibnu Kholdun sampai Imam Khumaini menempatkan keadilan sosial dalam pemikiran politik mereka banyak dipengaruhi prinsip keadilan sosial Imam Ali.

Salah satu penyebab terjadinya ketidak-adilan, monopoli, korupsi, kolusi dan nepotisme dalam suatu negara lebih dikarenakan perangkat undang-undang hukumnya tidak mengacu pada prinsip keadilan. Tak jarang undang-undang yang mereka bangun justru melegalisasi semua kejahatan termasuk kejahatan politik. Negara yang seperti ini, rakyatnya akan sengsara dan hina di mata internasional. Wallahu A`lam ( Ust. Miqdad Turkan/sa)

Dimuat juga dalam buletin “Suara al Mahdi edisi delapan)