DPR yang Memalukan!: Sebuah Catatan

No comment 518 views

PEMILU telah berulang kali digelar, tetapi perilaku anggota DPR tidak juga berubah. Di saat publik haus akan pemberantasan korupsi, anggota dewan justru berlomba membela penggarong uang rakyat. Cuplikan Editorial Media Indonesia dibawah judul “DPR yang Memalukan”, Senin, 03 Mei 2010.

Dalam rangka menuju Indonesia yang Demokrasi, bersih dan jujur, justru DPR malah terlibat aktif dalam prosesi pelemahan KPK. Bahkan, DPR sendiri menyimpan bau busuk koruptor di dalam diri mereka. Buktinya, sejumlah anggota dewan telah menjadi narapidana korupsi dan sebagian lain sedang menghadapi meja pengadilan. Kasus-kasus korupsi yang dihadapi anggota DPR memperlihatkan penjarahan uang negara tidak dilakukan secara individual, tetapi beramai-ramai dilakukan anggota DPR. Artinya, korupsi di DPR dilakukan sistemik dan melembaga. Sebuah alasan yang bernas.

Adakah keunikan dua periode pemilu tahun kemarin? Ya, kita tidak hanya memilih wakil rakyat, tetapi juga presiden dan wakil presiden secara langsung. Pemilu yang patut diapresiasi oleh segenap putra dan putri bangsa.

Pemilu tahun 2009 kemarin, meski hasilnya melegakan, untuk kebanyakan orang malah mengkhawatirkan. Ada beberapa hasil pertambahan dari satu uraian yang melegakan dan satu realitas yang mengkhawatirkan di atas. Pertama, pemilu legislatif kita tidak hanya memperkenankan pesertanya yang berusia 17 (18?) tahun ke atas. Seperti peringatan film horor saja. Kedua, pelaku gate-gate (kejahatan politik-ekonomi nasional) tidak beda dengan pencuri ayam, asalkan masih pada status terdakwa, ada uang, maka silahkan daftar. Seperti kata orang Surabaya, benar-benar get-getan.

Pertambahan itu begitu sempurnanya, dimana bekal intelektualitas dan moral tidak lagi utama, bekal moralitas sekadar terdakwa, sama posisi dan status dengan ulama, intelektual, professor, pemikir,  dan sudah cukup untuk ditawarkan sebagai pilihan wakil rakyat. Ironis

Hasil ini tidak menolak kemungkinan bahwa pemerintahan dan kepemimpinan bangsa Indonesia dihuni oleh jebolan tawuran antar sekolah, antar mahasiswa atau posisi legislatif jadi alat yang membebaskan diri dari kejaran hukum. Tidak sekedar gejala, namun penyelenggaraan dan penyalahgunaan itu sudah dan sedang berlangsung. Bedanya, sekarang ini gejala tersebut diperiksa dan ditetapkan sebagai nilai dan kode etik.

Maka tak heran lagi jika hasilnya, korupsi yang dilakukan kader partai tidak hanya di DPR Pusat, tetapi tersebar hampir merata di semua daerah. Tidak hanya melibatkan kader partai di jajaran legislatif, tetapi juga pejabat di jajaran eksekutif baik sebagai gubernur ataupun bupati/wali kota. Apakah harus diputihkan karena mereka adalah kader partai? Permintaan DPR agar KPK menghentikan pengusutan kader partai yang berstatus tersangka membuat kita curiga. Curiga jangan-jangan hasil penjarahan uang negara disumbangkan kepada partai sehingga partai harus balas budi melindungi kader dari ancaman masuk bui. Sebuah penilaian yang cermat.

Memang horor, bukan sekadar film. Memang get-getan, bukan sekadar perseorangan. Memang menyedihkan, bukan sekadar memalukan. Memang porak poranda, bukan sekadar pesta pora. Inilah hasil demokrasi Indonesia yang luar biasa yang sudah disiapkan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang katanya menuju Indonesia yang Demokrasi, bersih dan jujur.

Dan tentu saja ancaman terbesar negeri ini selain pelaku KKN dan sejenisnya juga pelaku terror dan terorisme.

Terakhir, jika kita terima bahwa kemerdekaan adalah hak bangsa dan bukan hak golongan, dan jika kita terima kemerdekaan itu sebagai karunia terbesar bangsa, maka memperlakukan kemerdekaan Republik Indonesia sebatas kepentingan partai dan golongan merupakan operasi korupsi terbesar, pemerkosaan terbesar, dan penghianatan terbesar atas hak bangsa yang paling besar.

No Response

Leave a reply "DPR yang Memalukan!: Sebuah Catatan"

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.