Dan Keledai pun . . .

No comment 424 views

Orang banyak tahu kalau negara-negara kasta wahid mulai dengan memberi utang lalu menuntut liberalisasi ini dan itu. Pasar harus dibuka selebar-lebarnya, kata mereka. Lalu saat raksasa pertambangan mereka, beratus-ratus jumlahnya, telah beroperasi di hampir seluruh pelosok negeri, menyedot apa saja yang bisa mereka uangkan selama berpuluh-puluh tahun, mereka bilang kita telah “kena kutukan sumber daya alam”. Negara kaya potensi tapi rakyat miskin kian banyak seiring hari. Mereka bilang pejabat kita banyak yang korup. Mereka bilang iklim bisnis kita tak baik untuk kesehatan paru-paru investor asing.

Kini, saat semua itu masih berlangsung, mereka datang lagi dengan sebuah “minuman kaleng” baru. Mereka bilang kutukan bisa hilang – kita bisa kaya seperti mereka, hidup makmur, lapangan kerja melimpah — asal kita mau mengadopsi aturan transparansi yang mereka ciptakan dan tentukan sendiri standard dan penilaiannya.

Anda bisa bilang ini bicara kosong orang yang berpikir konspiratif. Tapi Menteri Perekonomian Hatta Rajasa belum lama ini telah melayangkan sebuah surat resmi ke sebuah lembaga swasta di Norwegia yang intinya meminta agar Indonesia berkenan didaftar, dimasukkan dan diterima dalam Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif.

Apa itu Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif?

Inisiatif transparasi dapat ditelusuri balik hingga ke sebuah mansion di London, ke rumah super mewah milik seorang yang kini mulai tenar sebagai “pembantai rakyat Irak”, Tony Blair, bekas perdana Menteri Inggris.

Sang Tony lah yang pertama kali memperkenalkan jargon itu di ajang World Summit on Sustainable Development di Johannesburg, Afrika Selatan, pada September 2002.

Tak ada orang yang tahu mekanisme inisiatif transparansi itu persisnya hingga sekelompok negara dan perusahaan swasta berkumpul di Oslo pada 2005.

Mereka, menyebut diri Kelompok Penasehat Internasional, mulai dengan bikin panduan, standar dan mekanisme dan seluruh tetek bengek hingga lahirlah Extractive Industry Transparency Initiative dalam format organisasi yang siap memberikan “bimbingan transparansi” ke negara yang ikut bergabung.

Masuk dalam kelompok penasehat internasional itu adalah Perancis, Norwegia, Amerika Serikat lalu belakangan hampir semua negara maju G20. Ikut pula perusahaan minyak BP, Chevron, Petrobras. Lalu ada juga lembaga non pemerintah: Global Witness, Revenue Watch Institute, West African Catholic Bishops Conference serta perusahaan pengelolaan aset swasta bernama F&C Asset Management.

Sebagian anggota kelompok penasehat internasional itu punya sejarah panjang memiskinan negara-negara kaya sumber daya alam di empat penjuru bumi. Tapi kata-kata perusahaan public relation telah membuat mereka layak dijual.

Inisitif transparansi, menurut sebuah lembaga pendukungnya, adalah “yang pertama di dunia” dimana “pemerintah”, “masyarakat sipil”, “perusahaan-perusahaan”, dan “investor” terlibat secara langsung dalam “pengembangan dan penerapan Inisiatif” dengan bantuan teknis dan keuangan dari “institusi keuangan internasional”.

Yang terakhir termasuk IMF dan World Bank.

Konsumen pertama inisiatif transparansi nampaknya adalah negara-negara kecil yang terlalu lemah untuk berkata tidak pada “Kelompok Penasehat Internasional”, entah karena mereka sudah terlilit utang kronis, kesulitan kas, atau memang dalam kondisi sedang terjajah pasukan Amerika dan Inggris dan “pasukan koalisi NATO”.

Ini daftar negara yang ikut inisiatif transparansi dalam beberapa tahun terakhir: Albania, Afghanistan, Burkina Faso, Kamerun, Central African Republic, Côte d’Ivoire, Republik Demokratik Kongo, Gabon, Ghana, Guinea, Iraq, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Madagaskar, Mali, Mauritania, Mongolia, Mozambique, Peru, Republic Kongo, São Tomé e Príncipe, Sierra Leone, Tanzania, Timor-Leste, Yemen, Zambia dan Botswana.

Satu-satunya negara yang yang mengadopsi insiatif transparansi dan terbilang kaya adalah Norwegia, tuan rumah organisasi.

Indonesia akan menjadi anggota teranyar lembaga itu, nampaknya.

Sebuah berita menyebutkan dewan Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) akan bertemu di Dar es Salaam, Tanzania, dari 19-20 Oktober untuk mengambil kata putus soal permintaan keikutsertaan dari Indonesia. Jika dewan setuju, Indonesia pertama-tama akan didaftar sebagai kandidat dan akan menjadi “prosedur-prosedur inisiatif transparansi’ hingga dua tahun lamanya”, sebelum akhirnya resmi diterima.

Di Indonesia, inisitif transparansi awalnya didorong oleh kalangan LSM. Mereka yang mengkampanyekan ide itu ke ruang-ruang pemberitaan lewat diskusi dan kolom-kolom opini ini itu. Intinya, setelah bertahun-tahun kampanye, mereka berhasil membuat pemerintah yakin dan percaya pada asumsi-asumsi “masa depan yang lebih baik” via inisiatif transparansi.

“EITI sederhana,” kata Rezki Sri Wibowo, seorang pengurus pusat Indonesia of Transparency International di The New York Times edisi 11 Oktober 2010. “Tapi ia menyediakan sebuah instrument ampuh untuk melihat bagaimana sumber-sumber daya alam dikelola. Perusahaan-perusahaan akan diminta untuk melaporkan secara langsung semua kontribusi mereka ke pemerintah dan pemerintah akan melaporkan yang mereka terima.”

Di koran yang sama, Muhamad Husen, seorang pejabat senior di Kementrian Perekonomian, bilang kalau mengadopsi inisiatif transparansi akan membawa banyak keuntungan. “Ini akan membantu pemerintah menaikkan kepercayaan dan pada akhirnya meningkatkan produksi, karena memang ingin menggenjot produksi minyak dan gas, tapi ini perlu investasi yang lebih besar,” katanya. “Dan investasi besar memestikan iklim investasi yang lebih baik.”

Keikutsertaan Indonesia dalam inisiatif transparansi nampaknya tinggal menunggu waktu. Tapi pemerintah – dan kalangan LSM kita yang tercinta – sepertinya banyak hal:

Bukankah sudah berpuluh tahun kita punya mekanisme pengawasan sektor pertambangan? Bukankah telah ada BPMigas, Departemen Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan? Tidakkah dengan mengadopsi inisiatif transparansi, pemerintah sebenarnya sedang menyerahkan sebagian dari kewenangan besar lembaga negara ke tangan pihak swasta (asing) yang tak pernah diambil sumpah loyalitasnya untuk berbakti pada negara Indonesia? Bukankah dengan berbuat itu pemerintah juga artinya tambah pos pengeluaran baru mengingat ada orang yang harus digaji lagi, harus ada rapat ini itu lagi dan sebagainya?

Lupakah juga pemerintah kita kalau pihak-pihak di balik inisiatif transparansi adalah mereka yang dulunya kemaruk menyedot sumber daya alam kita dan punya andil besar melahirkan sosok seperti Suharto dan membuat negara ini terjebak dalam utang yang menggunung?

Tidakkah pemerintah pernah serius memikirkan kenapa inisiatif transparansi tak pernah terdengar – walau gaungnya – di Arab Saudi, China, Rusia, Venezuela, Iran dan masih banyak negara produsen minyak lainnya? Lupakah pemerintah kalau bahkan sekiranya seluruh negara Barat mundur dari Indonesia, masih bakal mengantri investor dari China, Rusia, Korea Selatan dan India yang mau mengekplorasi minyak, gas dan tambang kita tanpa syarat yang aneh-aneh?

Ah negeriku. Keledai pun rasanya tak jatuh sembilan kali di lubang yang sama.

No Response

Leave a reply "Dan Keledai pun . . ."

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.